Latest Post

Gubernur Raih Tiga Penghargaan Sekaligus

Ahajcom, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan hari ini Rabu (18-12-2013) akan meraih tiga penghargaan sekaligus. Total penghargaan yang diterima Heryawan dari Presiden RI atau pemerintah pusat dan lembaga nasional serta internasional sejak menjabat 2008 mencapai 132.

Kepala Biro (Karo) Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Barat Rudi Gandakusuma menyatakan tiga award tersebut adalah Anugerah Parahita Ekapraya 2013, Adiupaya Puritama 2013 kategori peringkat pertama Pembina Pemerintah Kabupaten, dan Adiupaya Puritama kategori posisi terbaik Pembina Pemerintah Kota Menengah/Kecil.

Selain itu, gubernur muda ini juga mengantongi penghargaan Adiupaya Puritama 2013 kategori peringkat kedua Pembina Pemerintah Kota Metropolitan/Besar.

Anugerah Parahita Ekapraya 2013 diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara Puncak Peringatan Hari Ibu Ke-85/2013 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, siang ini.

Penghargaan Parahita Ekapraya diberikan kepada tokoh yang berjasa pada pemberdayaan kaum perempuan umumnya, dan ibu khususnya, serta kepedulian kuat pada upaya pengejawantahan kesetaraan gender.

"Anugerah satu ini memiliki nilai khusus karena pemberdayaan perempuan aspek utama lahirnya tunas muda unggul, selain mereka bagian terbesar penduduk," Rudi menambahkan.

Sementara penghargaan Adiupaya Puritama akan diserahkam oleh Menteri Perumahan Rakyat Djan Fariz juga di Jakarta, malam nanti.

Karo Humas Jawa Barat menjelaskan, award ini berkaitan dengan kepemimpinan seorang kepala negara dalam mewujudkan program pembangunan perumahan bagi masyarakat luas.

Dalam sebulan terakhir, Gubernur Heryawan mengantongi sejumlah penghargaan prestisius yang berhubungan langsung dengan kebutuhan utama masyarakat kebanyakan, khususnya lapisan bawah.

Penghargaan itu antara lain Adhi Karya Pangan Nusantara 2013. Apresiasi yang juga diterima Heryawan pada 2013 ini berkaitan dengan kerja mempertahankan posisi Jawa Barat sebagai penyangga utama ketahanan pangan nasional.

Gubernur Heryawan juga diganjar beberapa penghargaan dalam bidang pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dari Menteri Pekerjaan Umum. Penghargaan Pekerjaan Umum ini strategis karena infrastruktur menjadi salah satu faktor utama bergeraknya roda perekonomian masyarakat atau daerah.

Rudi juga mengungkapkan, penghargaan bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk belanja barang/jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Penghargaan kategori terbaik kali kelima ini diterima Gubernur Jawa Barat. LPSE berkaitan langsung dengan upaya pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa.

Anugerah serupa yang berkaitan dengan kebijakan ketat antikorupsi juga diterima Pemerintah Provinsi Jawa Barat, beberapa tahun terakhir berupa penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Atas semua penghargaan dimaksud, Gubernur yang disapa Aher dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa berbagai program yang dilaksanakan bukan untuk memperoleh award.

"Kita semua, khususnya seluruh pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi, senantiasa bekerja untuk melayani masyarakat. Kalaupun memperoleh pengharhaan, alhamdulillah, kerja kita ada yang mengapresiasi. Ini semua untuk warga Jabar," katanya.

Sumber : inilah.com
 

PKS Luwu Timur Melawan Konspirasi Jahat DPRD

Luwu Timur (17/12) – Keberadaan PKS di kancah politik baik nasional betul-betul telah membuat gerah sebagian pihak. Sikap PKS yang tidak mau tunduk terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat dan susahnya PKS untuk diajak berkompromi menjadi penyebabnya.

Masih belum hilang dalam ingatan kita bagaimana partai dakwah ini berseberangan dengan pemerintah dan partai-partai pendukungnya yang tergabung dalam sekretariat gabungan (setgab) dalam menyikapi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada bulan Juni 2013 lalu atau kalau ditarik lebih jauh PKS pada februari 2011 juga berseberangan dengan setgab dalam hal hak angket DPR untuk mengusut kasus pajak, kala itu PKS mendukung hak angket ini meski akhirnya kandas di tengah jalan.

Bandelnya PKS ini tidak hanya ditunjukkan di tingkat nasional. Di daerah pun PKS menjadi partai yang paling sering bersuara lantang untuk mengkritisi kebijakan dan perilaku penguasa daerah yang dinilai menyimpang.

Wakil rakyat dari PKS meskipun jumlahnya sedikit selalu menjadi ‘duri dalam daging’ bagi mereka yang ingin menjadikan dewan menjadi alat untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu dan tak jarang karena itu PKS dijadikan musuh bersama atau setidaknya mendapat perlakuan diskriminatif dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terancam.

Ini pula yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur. Di salah satu kabupaten termuda di Sulawesi Selatan ini PKS pada pemilu 2009 lalu berhasil mendudukkan 3 (tiga) orang wakilnya untuk duduk di DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Namun sayangnya salah seorang anggota legislatif terpilih dari PKS Witman, S.Sos. tidak bekerja dengan arahan struktur partai dan akhirnya diusulkan untuk dilakukan pergantian antar waktu (PAW) kepadanya.

PAW inilah yang kemudian menjadi masalah karena terus-menerus ditunda oleh oknum pimpinan DPRD Luwu Timur dengan berbagai alasan. Padahal SK Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk melaksanakan PAW tersebut telah terbit sejak tanggal 11 April 2013 namun belum dilaksanakan sampai detik ini.

Gubernur Sulsel bahkan telah mengeluarkan surat kedua di bulan Oktober yang mendesak pelaksanaan PAW tersebut setelah oknum pimpinan dewan yang disebut di atas mencoba menghalang-halangi proses PAW tersebut. Namun lagi-lagi digagalkan oleh oknum pimpinan dewan  dengan berbagai alasan yang tidak jelas.

Struktur dan kader PKS Luwu Timur sudah menempuh segala cara penyelesaian sesuai prosedur hukum mulai dari audiensi pengurus DPD dengan komisi terkait, interupsi aleg PKS di paripurna dan rapat komisi sampai audiensi seluruh pengurus DPD dan DPC se-Luwu Timur dengan Ketua DPRD namun tak satupun yang membuahkan hasil. Tiga surat yang telah dilayangkan pun tidak digubris.

Ditengarai terhambatnya PAW tersebut karena kader PKS yang diusulkan untuk menggantikan aleg yang dipecat yaitu Abdul Salam Nur, Lc. adalah seseorang yang vokal dan berpengalaman sebagai Wakil Ketua DPRD periode 2004-2009 sehingga sangat mengetahui seluk-beluk permainan di tubuh DPRD dan pemerintah daerah. Apalagi saat ini DPRD sedang membahas APBD Kabupaten Luwu Timur tahun 2014. Pihak-pihak yang merasa kepentingannya akan terganggu terus mengupayakan gagalnya PAW tersebut.

Informasi terakhir rapat pembahasan APBD yang dijadwalkan berakhir Kamis (19/12) dipaksakan berakhir Selasa (17/12) padahal masih ada enam SKPD yang belum tuntas dibahas anggarannya namun telah ditetapkan tanpa penjelasan yang memadai.

Sesungguhnya telah nyata medan amal kita di pentas politik ini dan sesungguhnya telah nyata permusuhan dari orang-orang yang tidak menginginkan PKS menjadi lebih kuat untuk menyuarakan kebenaran disebabkan oleh ego pribadi dan kepentingan kelompok.

Hari ini di Luwu Timur besok lusa tidak menutup kemungkinan akan terjadi di daerah lain.

sumber: PKSPIYUNGAN.ORG
 

Curhat Penghulu Kepada PKS Terkait Tuduhan Gratifikasi KPK

Kultwit Fahri Hamzah
F-PKS DPR RI

Kemarin (Minggu, 15/12) saya hadir sebagai wakil keluarga besar dalam satu pernikahan... di SUMBAWA.

Saya dan para tamu yang memenuhi masjid kaget dengan interupsi seorang penghulu...

Sebelum menikahkan mempelai sang penghulu ijin menyampaikan pengumuman...itu hari Minggu.

Kata penghulu, "hari ini adalah hari terakhir boleh menikahkan di luar KUA..."

Mulai besok semua pernikahan hanya dilakukan di kantor KUA pada hari kerja.

Kami tak boleh lagi menikahkan di luar hari kerja..Guman penghulu.

Dan kami hanya boleh menerima uang Rp. 30.000 biaya nikah. Lebih dari itu adalah gratifikasi.

Sambil menarik napas, penghulu melanjutkan kisah sedihnya...

Kami juga tak boleh ikut makan sehabis menikahkan ini, karena itu kami ijin langsung pulang.

Tolong pahami karena kami tak mau jadi teman2 kami dihukum gratifikasi dan terima suap.

Dan dalam acara yang sakral itu rupanya ia menyampaikan aspirasinya kepada saya. "Tolong bang Fahri ", katanya...

Saya jadi mengerti keluhan para penghulu..mereka terintimidasi oleh seruan KPK agar mereka jaga etika...

Bahkan ada rincian agar mereka menolak amplop, menolak menikahkan di luar hari kerja, dan tdk boleh ikut pesta..

Apa pikiran KPK soal penghulu ya? Bukankah mereka hadir secara informal mengikatkan cinta dua insan?

Apa pengertian KPK soal pernikahan di KUA ya? bukankah pernikahan itu tidak semata urusan 2 orang?

Apa pula alasannya penghulu gak boleh makan makanan dari pesta yg dia menjadi penghulu nya?

Saya khawatir KPK ini tidak paham apa yang dilakukan...ingin merubah cara kita menyelenggarakan agama..

Pertama soal menikah di hari kerja...ini mustahil karena semua acara pernikahan justru memanfaatkan hari libur....

Dalam Islam (dan saya kira semua agama di Indonesia), menikah adalah hari dimana dua keluarga besar dipertemukan..

Dalam nikah ada syiar agar kaum muda lebih gandrung pada nikah daripada cara lain seperti zinah...

Maka nikah dan keluarga adalah fondasi paling esensial dari bangsa kita...tak sembarangan dapat kita ubah..

Lalu soal uang sebab biaya nikah hanya di cover jika diselenggarakan di KUA pada hari kerja...di luar itu?

Masalahnya jika soal uang ya aturlah supaya masuk akal...kalau penghulu harus mendatangi pernikahan di gunung2..

Masak penghulu yg hidupnya susah itu disuruh membiayai uang transport? Lalu dilarang dapat ganti? dituduh Gratifikasi?

Lalu soal makan di tempat pesta...keterlaluan juga...aya2 wae....

Pertanyaanya adalah apasih yang jadi masalah selama ini?

Ada 1,8 juta pasangan nikah di Indonesia setiap tahun...trus apakah yang selama ini jadi masalah?

Apakah ada orang gak jadi nikah karena diperas oleh penghulu? Kalau pemerasan kan deliknya jelas...

Jadi Irjen Kemenang M. YASIN yang mantan KPK tolong selesaikan apa yang merugikan publik serta uang negara. .

Bukankah kementerian agama selama ini dikenal boros dan korup...ini bukan level penghulu yg hidupnya prihatin...

Sekian..
 
 
Support : Creating Website | AhajCom
Copyright © 2011. AhajCom - All Rights Reserved
Published by : AhajCom